Pancasila "ICA"

Oleh BUDIARTO SHAMBAZY
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0710/02/utama/3868127.htm
=====================

Istilah "republik hamil tua" menunjukkan ketegangan dalam hubungan PKI-TNI AD-BK (Bung Karno). PKI merasa makin berkuasa, membuat khawatir TNI AD dan kekuatan antikomunis lainnya.

BK yang utopis ingin "berdiri di atas semua golongan" melalui Nasakom. Ia kerap menyebut dua putra mahkota: Menpangad A Yani dan Ketua Umum PKI DN Aidit.

Mengapa BK di saat-saat akhir lebih condong pada PKI? Fakta menunjukkan ia penemu Marhaenisme sebagai Marxisme Indonesia.

Tradisi Marxisme berurat akar dalam pergerakan nasional sejak era radikalisasi SI (Sarekat Islam) tahun 1917. PKI sudah memberontak terhadap Belanda di Silungkang tahun 1927.

Tokoh-tokoh komunis/sosialis ikut berjuang melawan Belanda sejak era SI sampai Proklamasi 1945. Ada Semaun Prawiroatmodjo, Muso, Tan Malaka, Amir Syarifuddin, sampai Sutan Sjahrir.

Seperti tangan, ada yang "kiri" dan ada yang "kanan". Kalangan kanan menganggap PKI berkhianat sejak pemberontakan Madiun tahun 1948.

Pertentangan ideologis domestik itu proxy war antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet sejak Revolusi Rusia 1917. RI terjebak Perang Dingin sampai BK menggagas Konferensi Asia-Afrika (KAA).

BK dalam periode 1955-1965 lelah mengurusi bangsa ini. Ia mencoba berbagai resep konsensus nasional, termasuk Konsepsi, Dekret Presiden 5 Juli 1959, Manipol-Usdek, Nasakom, dan sebagainya.

Ia diganggu subversi AS, ditarik ke pusar persaingan Soviet-China, dan memperjuangkan Conefo. Ia diganduli pemberontakan PRRI/Permesta, operasi pembebasan Irian Barat, dan Konfrontasi.

Sebagai negara besar dan strategis, RI jadi ajang pertempuran antarintelijen. Yang ikut bermain tak cuma CIA, tetapi juga dinas intelijen Barat, komunis, Jepang, bahkan Malaysia dan Singapura.

Sejak 1960 fitnah yang diembuskan dinas-dinas intelijen jadi santapan harian. Soal kudetalah, Dewan Jenderal-lah, dan, yang teramat menarik, fitnah BK sakit keras.

Wajar setiap tokoh, parpol, dan kekuatan politik ambil ancang-ancang seandainya BK tutup usia. Wajar juga konflik PKI-TNI AD makin memanas.

Sampai kini Gerakan 30 September (G30S) sebuah enigma yang misterius. Namun, konstelasi politik berubah total akibat dari G30S yang berlangsung hanya dalam hitungan jam.

G30S peristiwa yang terpisah dengan pembunuhan massal warga tak bersalah, apalagi dengan penangkapan tanpa prosedur hukum. Hak-hak, harta benda, dan martabat para korban dilenyapkan, dicuri, dan diinjak-injak.

Amok terhadap saudara sebangsa itu ditanggapi kemarahan pemerintah, pers, dan masyarakat AS dan negara-negara Barat. Mereka makin geleng-geleng kepala melihat perlakuan terhadap tapol di Pulau Buru.

Itu sebabnya, Presiden AS Jimmy Carter ogah ke sini. Ratu Elizabeth turun tangan agar eksekusi mati terhadap mantan Menlu Soebandrio dibatalkan.

G30S melahirkan Orde Baru yang mengintroduksi budaya keras. Sikap enggan bertanggung jawab pemerintah tercermin dari kebiasaan mengoknumkan atau mengambinghitamkan siapa saja.

Selain oknum dan kambing hitam, masih ada "ekstrem kanan", "ekstrem kiri", bahkan "OTB" (organisasi tanpa bentuk). Jika sudah kepépét, masih ada "sisa-sisa PKI" atau "PKI Gaya Baru".

Budaya keras lainnya bersiasat meletuskan kerusuhan dalam persaingan kekuasaan. Ada peristiwa Bandung ’73, Malari ’74, Lapangan Banteng ’82, Tanjung Priok ’84, "Petrus", 27 Juli ’96, Kerusuhan Mei ’98, atau Tragedi Semanggi I ’98/Semanggi II ’99.

Dan, seperti biasa, tak ada tersangka karena semua merasa above the law. Anda dengan mudah menemukan mereka yang above the law cukup dengan mengikuti pemberitaan seharihari.

Kesimpulannya, Orde Baru tak lebih baik daripada Orde Lama. Mereka penelikung sejati yang bertahan hidup di atas bahasa politik eufimistis.

Kenaikan harga dipelésétkan jadi "penyesuaian harga", warga miskin menjadi "prasejahtera", atau penyebab banjir sebagai bencana buatan manusia adalah "fenomena alam".

Saya senang dengan sebuah perumpamaan bahasa Inggris, "We’ve learnt that people don’t actually change very much". Oleh sebab itulah Orde Reformasi tak ubahnya "Orde Baru Baru".

Nyaris tak ada kultur yang berubah, hanya struktur yang berganti. Jika Orde Baru menerapkan demokrasi setengah hati, Orde Baru Baru mempraktikkan demokrasi setengah jadi.

Seperti biasa, 1 Oktober Pancasila kembali jadi korban. Telah lama Pancasila jadi status simbol seperti benda keramat, mobil SUV, ikan arwana, atau smartphone paling anyar.

Pelecehan terbesar terhadap Pancasila terjadi ketika Pak Harto bilang menyerang dia sama dengan menyerang Pancasila. Raja Perancis Louis XIV bilang "l’etat c’est moi" (saya adalah pemerintah).

Pancasila dimanfaatkan cuma sebagai gaya-gaya’an doang. Kini marak lagi gaya usang "awas bahaya komunisme" sebagai musuh Kesaktian Pancasila.

Sejak lahir, Pancasila sudah sakti, kok. Musuh paling berbahaya bukan komunisme, tetapi diri sendiri.

Pancasila bukan saja sakti, tetapi lima kebajikan universal ala Indonesia. Tetapi, kesaktiannya makin pudar karena dukun sering memanggilnya kayak arwah gentayangan.

Kalau saja bisa berbicara, jika dipanggil dukun lagi Si Pancasila akan menjawab singkat, "ICA!" Artinya, "Ih, capé ah!"

BUDIARTO SHAMBAZY e-mail: bas2806@kompas.com

Selanjutnya......

Kisah yang Belum Terungkap (2)

Oleh BUDIARTO SHAMBAZY
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0709/18/utama/3853851.htm
====================

Berbeda dengan Indonesian Coup: the Untold Story karya Helen-Louise Simpson Hunter yang bersumber primer dari dokumen interogasi TNI AD, buku Surrendering to Symbols: US Policy Towards Indonesia 1961-1965 merupakan disertasi doktor. Buku ini ditulis Stig Aandstad dari Universitas Oslo.

Aandstad menggambarkan Gerakan 30 September (G30S) sebagai klimaks dari hubungan bilateral RI-AS (Amerika Serikat) dan/atau Bung Karno (BK) dengan Presiden AS John F Kennedy (JFK). Inilah hubungan berintensitas tinggi, turun-naik dalam periode 1961-1965, dan telah jauh terbina sejak 1945.

Justru karena hubungan khusus inilah sampai kini terdapat purbasangka bahwa AS-lah yang "menyetir" G30S dari Washington. Namun, sampai saat ini asumsi itu belum terbukti.

JFK menerapkan strategi ofensif dan defensif, antara lain untuk mengoreksi kesalahan Presiden Dwight Eisenhower. Strategi ofensif berupa bantuan ekonomi, strategi defensif mendukung kekuatan anti-PKI.

Kedua strategi dijalankan lewat berbagai kontak, mulai dari pemimpin sampai ke tingkat bawah. Namun, dalam periode September 1963-Februari 1964 strategi ofensif gagal.

Penyebabnya, perbedaan AS dengan Inggris dalam politik konfrontasi BK terhadap Malaysia, sikap anti-BK di Kongres dan media AS, serta meninggalnya JFK. Washington tak punya pilihan lain kecuali menjalani strategi defensif yang akhirnya tak efektif.

Kebencian Kongres dan media membuat tangan Presiden Lyndon Johnson terbelenggu. Sikap anti-AS di sini, yang antara lain disponsori juga oleh BK, makin hari makin berkobar.

Pemerintah AS juga direpotkan kesibukan baru, perang Vietnam yang menyita dana, waktu, perhatian, dan tenaga. Aandstad menyimpulkan strategi defensif AS sudah lumpuh pas pecahnya G30S.

Strategi defensif dirumuskan melalui Rencana Aksi (Action Plan) 1962, dokumen yang disiapkan setelah sukses membantu RI menyelesaikan masalah Irian Barat. Lewat Rencana Aksi, AS bertekad menerapkan "prakarsa baru, konsisten, dan terpadu" untuk mencegah RI jadi komunis.

AS menghendaki BK konsentrasi ke pembangunan ekonomi Barat lewat taktik stick-and-carrot. Secara terbuka, JFK bersahabat, tetapi diam-diam ia tak sungkan mengultimatum BK.

JFK juga memberikan bantuan kepada kekuatan-kekuatan anti-PKI, termasuk TNI AD dan mobrig (mobil brigade). Rencana Aksi juga banyak mengalirkan bantuan dana lewat US Information Agency (USIA) dan beasiswa.

Satu lagi butir Rencana Aksi adalah program stabilisasi Dana Moneter Internasional tahun 1963 yang digagalkan konfrontasi per Februari 1964. Sejak itu AS mengurangi kehadirannya di sini, sebaliknya bulan madu BK-PKI makin mesra.

Washington praktis menghentikan hampir semua bantuan per Agustus-September 1964. Kekuatan-kekuatan anti-PKI, seperti mobrig dan TNI AD, bahkan menghentikan kontak dengan mitra-mitra dari AS.

Histeria "kemenangan PKI" memaksa Kedutaan AS mengurangi diplomat sampai segelintir saja. Mereka cuma bisa menunggu terjadinya peristiwa yang selama berbulan-bulan beredar sebagai rumor: kudeta.

Namun, kudeta oleh siapa terhadap siapa? Berbeda dengan Hunter yang menarik kesimpulan G30S didalangi PKI, Andstaad menyajikan beberapa preposisi menarik.

Tiap hari pasti ada rumor CIA mau membunuh BK. BK pun secara terbuka menyatakan rasa curiga terhadap niat CIA, antara lain dengan mengutip isi buku The Invisible Government karya David Wise dan Thomas Ross tentang kebiasaan buruk CIA.

Namun, Kepala Stasiun CIA di Jakarta Hugh Tovar, Maret 1965, memberikan jaminan kepada BK tak ada operasi melenyapkan dia.

Dalam laporan 5 Januari 1965 Tovar menulis beredarnya rumor kudeta. "Mungkin kudeta terjadi sebelum 10 Januari.... BK tetap presiden, kekuasaannya dialihkan ke Chaerul Saleh", tulis Tovar.

Ada laporan CIA 21 Januari yang mengutip seseorang mengaku "menyiapkan rencana mengambil alih pemerintahan kalau BK mundur atau tutup usia. Dalam waktu 30-60 hari TNI AD bergerak melawan BK".

Pers di Jakarta sejak Januari 1965 sering memberitakan "kudeta terhadap BK" dan "Dewan Jenderal" mulai muncul di kalangan PKI. "AS tak tahu Dewan Jenderal", tulis Aandstad.

Menurut Aandstad, CIA tak terlibat G30S. Kalimat yang paling mendekati teori "keterlibatan CIA" ada dalam laporan mereka dari Jakarta, Februari 1965: "Ia (orang TNI AD) berpendapat AS bisa banyak membantu kalau perebutan kekuasaan terjadi", kutip Aandstad.

Menurut Aandstad, CIA tak terlibat G30S karena tiga penyebab. Pertama, akibat kegagalan di Teluk Babi (Kuba), JFK membatasi kegiatan CIA di kedutaan mancanegara.

Kedua, Direktur CIA William Raborn tak punya latar belakang intelijen yang diyakini mampu menggalang operasi besar di luar negeri.

Ketiga, 30 September 1965 CIA "tak kenal siapa Suharto". Mereka hanya tahu Pak Harto aktif dalam operasi konfrontasinya BK dan "lebih nasionalis" dibandingkan dengan jenderal-jenderal lain.

Dalam laporan tentang konfrontasi, nama Pak Harto tak pernah ditulis, sementara empat jenderal lainnya ditulis berkali-kali.

Selanjutnya......